Pencegahan tindak pidana korupsi dana desa dalam rangka mewujudkan perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh (tujuan ke-16) SDGs

Penelitian mengenai Tujuan ke-16 dari Sustainable Development Goals (SDGs) berfokus memajukan masyarakat yang damai dan inklusif, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua orang, dan menjamin tata kelola kelembagaan dan pembangunan yang efektif dan akuntabel di semua level agar mencapai kemakmuran yang berkelanjutan. Dalam upaya mewujudkan tujuan ke 16 tersebut kebijakan non-penal menjadi penting. Kebijakan non-penal bertujuan untuk mencegah kejahatan sebelum terjadi dengan mengatasi faktor penyebabnya. Pendekatan ini mencakup pendidikan, kampanye kesadaran, dan reformasi sosial yang dirancang untuk meminimalkan peluang terjadinya kejahatan. Dalam kerangka itulah rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimana pencegahan dan penanganan tindak pidana dalam rangka mewujudkan perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh (tujuan ke-16) pada SDGs di desa Dasok, Kecamayan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan pendekatan eksploratif. Menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data diperoleh dengan melakuan wawancara dan dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kelembagaan di pemerintahan desa Dasok sudah menentukan kebijakan-kebiakan yang mengarah pada untuk mewujudkan tata kelola kelembagaan dan pembangunan yang efektif serta akuntabel di semua level agar mencapai kemakmuran yang berkelanjutan. Beberapa hal yang penting untuk diketahui dalam penelitian ini adalah apakah ada tranparansi, komuikasi dan aspiratif bagi keinginan masyarakat. Program yang dirumuskan diharapkan jangan sampai masyarakat merasa tidak memperoleh keadilan sehingga menbuka peluang bagi masyarakat untuk melakukan kejahatan. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa upaya pencegahan yang dilakukan oleh desa Dasok yakni dengan penyuluhan yang bertujuan untuk memberikan informasi secara langsung kepada masyarakat mengenai pengelolaan dana desa, transparansi dan akuntabilitas, keterlibatan masyarakat, penguatan kelembagaan yang merupakan langkah penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi dana desa dan yang terakhir ada monitoring dari setiap program yang dijalaninya dengan sistem monitoring yang kuat, evaluasi yang objektif, dan transparansi dalam pelaporan, penggunaan dana desa dapat diawasi dan diperbaiki.