PENERAPAN KETENTUAN PERJANJIAN BAGI HASIL SECARA TERTULIS PADA PENGUSAHAAN PERTANIAN JAGUNG DI DESA PRAGAAN DAYA

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan ketentuan perjanjian bagi hasil secara tertulis dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil pada pengusahaan Pertanian Jagung di Desa Pragaan Daya dan ingin mengetahui hambatan pada penerapan ketentuan perjanjian bagi hasil secara tertulis dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil pada pengusahaan pertanian jagung, sehingga harapanya dalam melakukan Perjanjian Bagi Hasil tanah pertanian dilakukan sesuai dengan UU yang berlaku.rnPenelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan menggunakan metode pendeketan studi kasus (Case Study) dan perundang-undangan (Statute Approach) sehingga dari dua pendeketan tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Lokasi dari penelitian ini yaitu di Desa Pragaan Daya, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep.rnAdapun hasil dari penelitian ini yaitu Pada prakteknya berdasarkan penelitian, bahwa pemilik dan penggarap di Desa Pragaan Daya cenderung tidak mematuhi peraturan yang ada. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan masyarakat desa yang kurang menyukai prosedur yang dianggap rumit dan lebih memilih untuk melakukan perjanjian berdasarkan saling percaya tanpa melibatkan saksi resmi. Selain itu, perjanjian tersebut juga tidak dilakukan di hadapan kepala desa. Praktik semacam ini menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap aturan yang berlaku. Sehingga Upaya yang dapat dilakukan untuk memastikan bahwa Masyarakat di Desa Pragaan Daya mematuhi UU Perjanjian Bagi Hasil yaitu dengan penyuluhan dan sosialisasi kepada pemilik tanah dan penggarap mengenai pentingnya perjanjian tertulis yang sah. Kedua, pemerintah desa dapat memfasilitasi pembentukan perjanjian tertulis serta mencatatkan perjanjian tersebut untuk memberikan kekuatan hukum yang lebih jelas. Selain itu, peran aktif Kepala Desa dan tokoh masyarakat sangat penting dalam mendorong warga mengikuti prosedur hukum yang berlaku dan penegakan hukum yang proaktif.