RESTORASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN DALAM MENGATASI PERMASALAHAN TAMBANG

Restorasi Kebijakan merupakan salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam hal mengevaluasi efektivitas daripada kebijakannya yang telah ditetapkan sebelumnya. Seringkali kebijakan yang dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah tidak melihat pada aspek kebutuhan untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum di daerahnya, melainkan berbagai macam kehendak politik yang ditetapkannya suatu kebijakan. Hal inilah yang seharusnya menjadi atensi dalam menjalankan birokrasi supaya tidak hanya minoritas dan golongan tertentu saja yang diuntungkan. Karena sejatinya kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah haruslah mampu membawa perubahan ke arah yang lebih baik untuk daerah otoritasnya dan Masyarakat di daerah itu. Kebijakan tambang oleh Pemerintah Daerah Pamekasan yang seolah kurang memberikan kepastian hukum atas jaminan perlindungan lingkungan dan hak Masyarakat terdampak yang seharusnya menjadi alasan utama bagi Pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk merestorasi kebijakannya. Karenanya urgensitas penelitian ini dilakukan dalam rangka menyoroti kebijakan pertambangan yang seolah Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan kurang merespons dengan baik terkait dengan permasalahan tambang yang ada.rnAdapun metode penelitian yang dilakukan ialah penelitian normatif. Serta dengan menggunakan pendekatan penelitian berupa pendekatan norma/undang-undang dan juga pendekatan kasus.rnHasil daripada penelitian ini bahwa fenomena tambang illegal di Pamekasan, serta kebijakan daripada pemerintah daerah itu sendiri masih belum memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan Lingkungan di Pamekasan. Sehingga perlu adanya upaya restorasi kebijakan di Kabupaten Pameksan sebagai wujud konkrit keseriuan pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan hukum tambang illegal di Pamekasan.