UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PENERAPAN ASAS TRANSPARANSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA ALANG-ALANG KECAMATAN TRAGAH KABUPATEN BANGKALAN

Korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang mengancam tata kelola pemerintahan yang baik, terutama di tingkat desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas asas transparansi dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi melalui penyelenggaraan pemerintahan di Desa Alang-alang, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan pada saat berjalannya program SDGs. Transparansi dipandang sebagai salah satu asas penting yang dapat mendorong akuntabilitas, mencegah penyalahgunaan wewenang, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.rnJenis penelitian dalam skripsi ini yaitu penelitian hukum empiris dengan model penelitian yuridis sosiologis. Lebih lanjut, skripsi ini menggunakan metode penelitian eksploratif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Informan utama dalam penelitian ini adalah perangkat desa, tokoh masyarakat, dan warga Desa Alang-alang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas transparansi di Desa Alang-alang pada saat pelaksanaan program SDGs masih minim. Hal tersebut disebabkan karena rendahnya literasi masyarakat terkait pengelolaan keuangan desa dan kurangnya pemahaman perangkat desa mengenai asas transparansi secara menyeluruh. Upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Desa Alang-alang memerlukan peningkatan kapasitas perangkat desa melalui pelatihan penggunaan media sosial, peningkatan partisipasi aktif masyarakat dengan mendukung adanya sarana prasarana desa, dan keterbukaan mengenai proses penyusunan RPJMD. Dengan penerapan asas transparansi yang optimal, pemerintah desa dapat menciptakan tata kelola yang lebih baik, mencegah potensi tindak pidana korupsi, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa asas transparansi merupakan kunci utama dalam menciptakan pemerintahan desa yang bebas dari praktik korupsi.