TINDAK PIDANA PLAGIARISME MELALUI JASA PEMBUATAN SKRIPSI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Plagiarisme merupakan tindakan penjiplakan terhadap karya orang lain tanpa memberikan sumber secara memadai. Dengan berkembangnya zaman modus plagiarisme semakin berkembang. Salah satunya plagiarisme melalui jasa pembuatan skripsi. Permasalahan yang timbul dari modus plagiarisme tersebut, terdiri dari dua, pertama keberadaan perundang-undangan di Indonesia mengatur mengenai tindakan plagiarisme atas karya yang dipesan melalui jasa pembuatan skripsi, kedua, pertanggungjawaban pidana terhadap para pelaku plagiarisme tersebut. Apabila telah diketahui sebelumnya bahwa tindakan plagiat atas karya tulis merupakan bentuk pelanggaran yang hanya dijatuhi sanksi administratif.

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan penulisan hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan masalah secara perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Dari analisis tersebut selanjutnya akan ditarik kesimpulan secara deduktif, untuk menjawab permasalahan dari pembahasan yang penulis angkat.

Hasil penelitian yang diperoleh dari permasalahan plagiarisme melalui jasa pembuatan skripsi, diketahui bahwa perbuatan tersebut tidak hanya melakukan penjiplakan terhadap karya tulis orang lain, namun di dalamnya juga terdapat perbuatan yang sesuai dengan unsur yang terdapat dalam Pasal 380 ayat (1) angka 1 KUHP yakni tentang tindakan manipulasi yang dilakukan oleh mahasiswa terhadap karya tulis pesanannya, undang-undang diluar KUHP juga mengatur tindakan plagiarisme tersebut, yakni terdapat dalam Pasal 72 ayat (2) UU Hak Cipta, Pasal 70 UU Sisdiknas , Pasal 32 ayat (1) UU ITE. Tindakan tersebut bukan hanya merupakan pelanggaran terhadap etika penulisan karya ilmiah, namun juga merupakan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku plagiarisme melalui jasa pembuatan skripsi didasari atas subjek hukum yang ada di dalamnya yang terdiri dari mahasiswa sebagai perorangan (natuurlijke persoon) dan jasa pembuatan skripsi sebagai badan hukum (recht persoon), maka pertanggungjawaban pidananya dapat berupa pertanggungjawaban personal, dan tanggung pertanggungjawaban korporasi (corporate liability) karena dalam undang-undang di luar KUHP diantaranya: UU Hak Cipta, UU Sisdiknas, UU ITE juga mengatur sanksi denda yang ditujukan untuk korporasi.