PEMENUHAN HAK ATAS RASA AMAN PASCA KEPULANGAN MANTAN PENGANUT SYI’AH KE KABUPATEN SAMPANG

Penelitian ini dilakukan untuk pemulihan hak-hak dasar manusia mantan penganut Syi’ah Kabupaten Sampang, konflik beragama yang terjadi antara Sunni dan Syi’ah merupakan sebuah konflik berkepanjangan sehingga mengakibatkan hilangnya hak atas rasa aman untuk penganut Syi’ah. Setelah sebelas tahun diungsikan akhirnya penganut Syi’ah bersedia untuk mengucap ikrar kembali menjadi Sunni dengan cara dibaiat untuk dapat pulang ke Kabupaten Sampang pada tahun 2022 dan berangsur hingga tahun 2023. Kembalinya mantan penganut Syi’ah tentunya juga perlu dipulihkan kembali hak dasar manusia salah satunya hak atas rasa aman dalam tatanan masyarakat pasca konflik di kabupaten Sampang. Tujuan penelitian ini untuk pemulihan hak atas rasa aman dalam bermasyarakat mantan penganut Syi’ah yang telah kembali kepada kampung halamannya tanpa diskriminasi dalam masyarakat sehingga menjadi urgensi untuk mengetahui efektivitas Pasal 35 UU HAM dalam lingkungan mantan penganut Syi’ah Sampang dalam adanya gangguan hak terhadap rasa aman dan upaya pemerintah dalam pemenuhan hak atas rasa aman.rnPenelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris untuk mengetahui efektivitas Pasal 35 UU HAM berkaitan dengan pemulihan hak dasar manusia hak atas rasa aman dalam tatanan masyarakat mantan penganut Syi’ah dengan menggunakan pendekatan Sosiologi hukum digunakan untuk mengkaji aturan hukum dalam peristiwa dimasyarakat (Law in Action).rnHasil penelitian menunjukan bahwa terdapat gangguan atas rasa aman mantan penganut Syi’ah yang dilakukan oleh TIM 5 dan masyarakat melalui pengawasan terhadap kegiatan beribadah dan bermasyarakat mantan Penganut Syi’ah sehingga pengawasan tersebut dapat berpotensi menimbulkan konflik baru. Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang mengupayakan pemenuhan hak-hak dasar manusia termasuk hak atas rasa aman mantan penganut Syi’ah dengan melalui pembentukan Surat Keputusan Bupati berkaitan dengan jaminan hidup, bantuan Pembangunan rumah dan pembentukan tim rekonsiliasi yang diperbaruhi setiap tahunnya, namun pembentukan tim rekonsiliasi yang memberikan tugas pengawasan kepada mantan penganut Syi’ah mengesampingkan kewajiban pemerintah daerah dalam pelaksanaan rehabilitasi keamanan mantan penganut Syi’ah pasca konflik, sehingga pemenuhan hak atas aman mantan penganut Syi’ah yang diberikan oleh pemerintah daerah tidak optimal.