STUDI PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA TERHADAP IZIN POLIGAMI Kajian Putusan Nomor 1749/Pdt.G/2018/PA.Tbn dan Putusan Nomor 2012/Pdt.G/2024/PA.Sby

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan memperoleh kejelasan hal yang melatarbelakangi perbedaan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam Putusan Nomor 1749/Pdt.G/2018/PA.Tbn dan Putusan Nomor 2012/Pdt.G/2024/PA.Sby. Kedua putusan itu memiliki kesamaan alasan poligami yang diajukan pemohon, yaitu karena kebutuhan hasrat sexual yang tinggi. Penelitian ini mengkaji perbedaan dasar pertimbangan hakim pada kedua putusan serta pandangan jumhur ulama tentang pertimbangan hakim pada kedua putusan. Ditinjau dari jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim menolak permohonan izin poligami pada Putusan Nomor 1749/Pdt.G/2018/PA.Tbn adalah karena tidak terpenuhinya syarat alternatif Pasal 4 ayat (2) dan syarat kumulatif Pasal 5 ayat (1). Pasal 4 ayat (2) tidak terpenuhi karena hakim menggunakan penafsiran ekstensif dengan memperluas makna "melaksanakan kewajibannya sebagai istri," yang tidak sebatas kewajiban melayani kebutuhan suami. Pasal 5 ayat (1) tidak terpenuhi karena penghasilan pemohon dianggap tidak mencukupi untuk menafkahi istri-istri dan anak-anaknya jika berpoligami. Sebaliknya, Putusan Nomor 2012/Pdt.G/2024/PA.Sby Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya mengabulkan permohonan poligami karena terpenuhinya syarat Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1). Hakim melakukan penafsiran teleologis terhadap Pasal 4 ayat (2). Pasal 5 ayat (1) terpenuhi dikarenakan hakim berpendapat pemohon telah memenuhi semua syarat yang terdapat dalam pasal tersebut. Pendapat jumhur ulama terhadap putusan hakim yang menolak atau mengabulkan permohonan poligami, sebagian ulama memperbolehkan poligami sebagai jalan alternatif bagi lelaki yang memiliki hasrat lebih dengan syarat harus berlaku adil dan memberikan nafkah yang cukup sedangkan sebagian ulama tidak memperbolehkan poligami jika dilakukan karena alasan memiliki kebutuhan hasrat biologis yang tinggi namun tanpa tujuan yang jelas. Disparitas putusan ini disebabkan peraturan perundang-undangan dan syarat yang bersumber dari diri hakim.