Penjualan Rokok secara Eceran oleh UMKM pasca Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berperan penting bagi perkembangan perekonomian nasional. Perlindungan hukum bagi UMKM telah diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Selain itu, UMKM juga dilindungi dengan adanya PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta UU No. 5 Tahun 199 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Namun, dengan adanya PP No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan,rnUMKM dibatasi dengan adanya Pasal 434 ayat (1) huruf (c) mengenai larangan penjualan rokok secara eceran. Oleh karena itu, perlu diteliti apakah kebijakan tersebut sudah tepat dan koheren dengan peraturan perundang-undangan terkaitrnyakni UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.rnJenis penelitian ini yakni yuridis normatif didukung dengan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan sumber bahan non hukum berupa wawancara terhadap Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kabupaten Bangkalan. Analisis penelitian ini yakni analisis preskriptif dengan memberikan argumentasi terhadap permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.rnHasil penelitian ini menunjukkan, tidak tepat ketentuan larangan penjualan rokok secara eceran dalam Pasal 434 ayat (1) huruf (c) PP No. 28 Tahun 2024 jika dikaitkan dengan tujuan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Kemudian,rnaturan larangan tersebut tidak koheren dengan Pasal 7 ayat (1) huruf (f) UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM.