ANALISIS HUKUM TENTANG PENATAAN DESA SEBAGAI WUJUD EFEKTIVITAS PENYELENGARAAN PEMERINTAH DESA DILIHAT DARI PERMENDAGRI NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENATAAN DESA (Studi di Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro)

ABSTRAKrn Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa pada pasal 9 ayat (1) menjelaskan Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dapat mengajukan prakarsa pembentukan Desa melalui pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional kepada Menteri. Di Desa Kauman merupakan salah satu dari sekian desa yang ada di Kecamatan Bojonegoro yang memiliki syarat terbentuknya pemekaran desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah secara Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro mampu mengikuti prosedur yang ada pada Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa.rnPenelitian ini dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (Statue Approach) dan menggunakan metode analisis deskriptif yang bahan hukumnya berasal dari peraturan perundang-undangan.rnImplementasi penataan Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dilihat dari Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa sudah sempurna megikuti prosedur Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa salah satunnya dalam hal pemekaran desa, mereka melakukan musyawarah desa untuk menyosialisasikan rencana pemekaran Desa Kauman kepada pemerintah Desa Kauman dan masyarakat Desa Kauman yang bersangkutan dan melaporkan hasil musyawarah ke kantor bupati Bojonegoro serta menjalani prosedur dan menunggu hasil yang telah dilaporkannya yang dinilai lamban dalam menindak lanjut laporan hasil dari Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro.rnKata Kunci: Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, Desa Kauman, Pemekaran Desa, Desa Baru