PENGELOLAAN SEKTOR INDUSTRI PARIWISATA BAHARI DI PANTAI E KASOGHI KABUPATEN SUMENEP BERDASARKAN PENGATURAN SUBYEK PEMANFAATAN RUANG LAUT

AbstrakrnWilayah perairan Indonesia memiliki potensi besar dalam industri pariwisata bahari yang dapat mendukungpengelolaan ekonomi yang pesat.Namun, tepatnya diPulau Maduramengalami kendala dalampengembanganterhadappengelolaan dan legalitaspemanfaatan ruang lautnya yang terdapat di pesisir-pesisir pantai tersebut, khususnya diPantai E KasoghiKabupaten Sumenep.Adapun yang dibahas mengenaikontruksi yuridis karakterpengelolaan sektor industripariwisata bahari, sertaaspek legalitas yang terpenuhi berdasarkan pengaturan subyek pemanfaatan ruang laut terhadap pelaku usaha pada sektor industri pariwisata bahariPantai E KasoghidiDesa Tanjung, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep. Oleh karena itu,penelitian ini dilakukan untuk mengkajisubyek pemanfaatan ruang lautyangmengacu pada beberapa pengaturan, yaituUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, dan sebagainya.Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitianhukumempirisdengan pendekatan fakta. Hasil dari penelitian inimenjelaskan bahwakontruksi yuridis karakter pengelolaan yang dilakukan didestinasiPantai E Kasoghimelalui peran Pemerintah Desa Tanjung dan PokmaswasReng Paseser.Kedua subyek tersebut belum memperhatikankepatuhan aspek legalitas pemanfaatan ruang laut,dikarenakanstatus hukum Pantai E Kasoghi masihmenggunakan dokumenLetter C.Pasal47A Ayat (2) huruf d UU 6/2023, besertaPasal 36dan Pasal 113Permen KKP 28/2021, Pantai E Kasoghi wajib memiliki izin KKPRL.Pasal 8 UU 6/2023 jo Pasal 12 PP 5/2021,subyek lainnya,pelaku usaha Poklahsar Raji Pandawa belum memenuhiaspek legalitasizin KKPRL,dikarenakan hanya menggunakan izin KKPR DaratmelaluiNomor Induk Berusaha (NIB) 2804220011059, Standar Nasional Indonesia (SNI),dan pernyataan jaminan halal.Pasal 10 PP21/2021,pelaku usaha tersebut belum memenuhi RTRW Provinsi, dikarenakanhasil buah mangrove yangdipetik dari pohonnyaberada di tepi Pantai E Kasoghihingga ke tengah laut.Hutan mangrove di perairan pesisirberada di antarasejauh 0 (nol)sampai12(dua belas)mil(Pasal 1 Ayat (14) Permen KKP 28/2021).rnKata Kunci:Pantai–Pengelolaan–Pemanfaatan Ruang Laut–Legalitas