Implementasi Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan Oleh Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Sampang

ABSTRAKrnBadan Usaha Milik Desa (BUMDes) berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan usaha sehingga menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa. Namun, rendahnya sumber daya manusia (SDM) dan praktik nepotisme dalam rekrutmen menjadi tantangan yang menghambat kinerja BUMDes serta tantangan dalam pengelolaan manajemen sumber daya manusia khususnya pada proses rekrutmen, seringkali muncul akibat kurangnya standarisasi rekrutmen yang jelas. Rekrutmen yang tidak berdasarkan kompetensi yang jelas dapat berdampak masalah dalam kinerja BUMdes. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan sesuai Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2023 dan akibat hukum bagi BUMDes yang tidak mematuhi kewajiban tersebut. Penelitian ini termasuk ke jenis penelitian yuridis empiris yang mengkaji gejala dan realitas sosial di masyarakat, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah fact approach dan statute approach. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer berupa informasi yang diperoleh dari stakeholder dan pekerja di BUMDes, data sekunder berupa bahan hukum dari peraturan perundang-undangan yang membahas topik penelitian serta merujuk bacaan lain seperti buku, jurnal, artikel. Hasil analisis menunjukan bahwa seluruh BUMDes di Kabupaten Sampang belum melakukan kewajiban pelaporan lowongan pekerjaan. Hambatan utamanya mencakup keterbatasan anggaran Disnaker, kurangnya pedoman teknis, dan rendahnya kesadaran hukum. BUMDes yang tidak patuh dikenai sanksi administratif, sementara yang patuh mendapat penghargaan. Sanksi dan penghargaan ini diharapkan meningkatkan kepatuhan dalam pelaporan lowongan kerja.