Penjatuha Pidana Mati Pada masa pandemi Covid-19 Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi

ABSTRAKrnPademi covid-19 menjadi wabah yang ngakibatkan perekonomian negara memburuk sehingga membuat pemerintah melakukan banyak hal dengan berbagai macam uapaya untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah dengan memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak pandemi virus covid-19 namun terdapat dana bantuan yang tidak tersampaikan ke masyarakat karna suatu tindakan terela yaitu tindak pidana korupsi yang dilakukan terhadap dana tersebut. Rumusan masalah pana penelitian ini adalah bagaimana Eksistensi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang didalamnya terdapat pasal yang mengandung unsur tindak pidana mati untuk kemudian memberi penjelasa bahwa keberaanya akan berguna dalam mengani tindak pidana korupsi terutama pada masa pandemi covid-19. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan metode yang digunakan dlam penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kaus serta beberapa jurnal yang di kumpulkan kemudian dijadikan bahan analisis. Dalama hasil peneitian ini penulis menunjukka bahwa. Dasar penjatuhan pidana mati terhadap tindak pida korupsi yang tertuang dalan Undang-undang TIPIKOR yaitu pasal 2 ayat (2) memiliki rumusan atau unsur yang harus dipenuhi yaitu “keadaan tertentu”. Rumusan inilah kemudian yang menjadi kendala dalam penjatuhan sanksi pidana mati terutama terhadap tindak pidana korupsi dana-dana bantuan covid-19 yang hhanya di ancam dengan pasal 2 ayat 1 Undang-undang TIPIKOR. Serta makna Frasa “keadaan tertentu” dalam Undang-undang TIPIKOR yang masih multi tafsir dan sulit merubah dari delik formil menjadi delik materil yang mengakibatkan eksistensi pasal 2 ayat 2 dipertanyakan dalam upaya pemberantasan tidak pidana korusi.rnKata Kunci : Korupsi Pidana Mati Pada Masa Pandemi COVID-19