TRUNOJOYO-Tugas Akhir-25944-150111100309_Abstract_TOC.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (112kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-25944-150111100309_Cover.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (5MB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-25944-150111100309_Chapter 1.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (171kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-25944-150111100309_Chapter 2.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (145kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-25944-150111100309_Chapter 3.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (136kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-25944-150111100309_Conclusion.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (36kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-25944-150111100309_References.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (93kB)
Abstract
ABSTRAKrnrnABD. HAMIM ANSORI, Analisis Produk Hukum Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Program Studi Ilmu Hukum Fakutlas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Di bawah Bimbingan: Helmy Boemiya, S.H., M.H. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana produk hukum pelaksanaan pemilihan kepala desa di kabupaten sampang pada masa pandemi covid19 sehingga dapat ditundanya pelaksanaan pemilihan kepala desa hingga 2025. Sebagai mana landasan hukum UUD NRI 1945, UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Surat Keputusan Bupati Sampang. Penelitian pada skripsi ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan Perundang-Undangan (Statute Approach), dengan menelaah semua peraturan Perundang-Undangan dan regulasi yang ada hubungannya dengan isu yang menjadi objek penelitian skripsi ini serta menghubungkan pandangan-pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi sebab ditundanya pemilihan kepala desa di Kabupaten Sampang adalah adanya virus non alam (Corona Virus Disease 2019) yang tidak dapat di kendalikan sehingga pemerintah pusat mengambil Kebijakan/Tindakan untuk menunda pemilihan kepala desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ditujukan terhadap Bupati/Walikota dengan mengeluarkan Surat keputusan di daerah masing-masing terutama di Kabupaten Sampang. Dalam penundaan tersebut dapat dibenarkan, akan tetapi penetapan penundaan Pilkades sampai 2025 masih belum sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yang menajdi hukum positif di Indonesia diatur Dalam Pasal 9 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi PemerintahanrnKata kunci: Produk Hukum, Pilkades, AUPB.
| Item Type | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Thesis Type | S1 |
| Creators | Creators NIM ABDUL HAMIM ANSORI |
| Department | Ilmu Hukum |
| Uncontrolled Keywords | Produk Hukum, Pilkades, AUPB. |
| Divisions | Fakultas Hukum > S1 - Ilmu Hukum |
| Additional Information | elib mass import |
| Depositing User | Unnamed user with email library@trunojoyo.ac.id |
| Date Deposited | 15 Oct 2026 06:17 |
| Last Modified | 24 Oct 2026 16:58 |
| URI | https://repository.trunojoyo.ac.id/id/eprint/12670 |
