Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Tembakau Campuran (Studi Kasus di Desa Tebul Timur Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan)

ABSTRAK
“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Tembakau Campuran” (Studi Kasus di Desa Tebul Timur Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan)
Jika kita lihat dengan seiring berkembangnya zaman, beraneka macam usaha yang dilakukan oleh seseorang guna untuk mengembangkan atau memperkenalkan usaha yang sedang mereka bangun sehingga bisa diterima oleh masyarakat dengan baik, salah satunya dengan cara mengadakan jual beli tembakau campuaran yang dilakukan oleh masyarakat petani di Desa Tebul Timur. Pembelian tembakau campuran merupakan tema yang sangat menarik dikarenakan dalam sistem proses jual belinya banyak yang merasa dirugikan.
Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana proses jual beli tembakau campuran yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Tebul Timur Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan?, dan bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum Perlindungan Konsumen terhadap proses jual belinya?.
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif (lapangan) dengan sifat penelitian normatif empiris dengan pendekatan studi kasus (Case Study Research). Sedangkan sampel yang digunakan porpusive sampling adalah penjual, pembeli, dan tokoh masyarakat yang ada di Desa Tebul Timur. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi kemudian data dianalisis secara deskriptif analisis.
Berdasarkan pengamatan sementara yang telah dilakukan, peneliti menemukan hal-hal menarik yang timbul dari transaksi jual beli tembakau campuran yang ada di kalangan masyarakat petani di Desa Tebul Temur Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan. Peneliti menemukan sistem praktik jual beli tembakau campurannya tidak sesuai dengan syarat-syarat, dan macam-macam jual beli dalam hukum Islam, yang mana penjual tembakau campuran tidak memberitahukan terhadap barang yang dijualnya. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlidungan Konsumen. Pelaksanaan praktik jual beli tembakau campuran ini tidak memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 4, dan 7 UUPK. Yakni penjual tembakau campuran tidak beriktikad baik dalam melakukan transaksi jual belinya. Serta tidak memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang serta tidak memberi penjelasan terkait barang yang dijualnya.
Kata kunci: Jual Beli, Hukum Islam, Hukum Perlindungan Konsumen, Tembakau Campuran.