PENERAPAN PASAL 7 (F) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN TERKAIT PEMENUHAN HAK PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI TAHANAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BANGKALAN

ABSTRAKrnBantuan hukum memiliki kaitan yang erat dengan tahanan dan Rumah Tahanan Negara (rutan) karena hak atas bantuan hukum adalah salah satu hak dasar yang harus diberikan kepada setiap orang, termasuk mereka yang sedang menjalani proses hukum atau sedang ditahan di rumah tahanan. Dimana, tentang bantuan hukum sendiri diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Oleh sebab itu rumusan masalahnya adalah bagaimana penerapan Pasal 7(f) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 terkait pemberian bantuan hukum terhadap tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangkalan dan bagaimana dampak yuridis sosiologis pemberian bantuan hukum terhadap tahanan di Rumah Tahanan Negara kelas IIB Bangkalan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan hukum secara empiris. Pendekatan ini dilakukan dengan terjun langsung ke objek penelitian yakni di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangkalan. Hasil penelitian menunjukkan pertama, penerapan Pasal 7(f) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Permasyarakatan Terkait Pemenuhan Hak Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Tahanan adalah bantuan hukum dapat diberikan kepada tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangkalan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU Nomor 22 Tahun 2022. Kedua, Dampak Yuridis Sosiologis Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Tahanan adalah dengan adanya bantuan hukum, kualitas proses peradilan dapat meningkat. Penasihat hukum yang kompeten dapat membantu mengidentifikasi kesalahan prosedural, menyusun argumen yang lebih baik, dan bantuan hukum dapat menyebabkan perubahan dalam hubungan sosial dan peran kelompok tertentu yang sebelumnya terpinggirkan dapat memperoleh pengakuan yang lebih besar dalam masyarakat setelah memperoleh keadilan hukum.rnKata Kunci : Hak Tahanan,Bantuan Hukum,Rumah Tahanan