RASIONALITAS TAFSIR KEUANGAN NEGARA TERKAIT PENGUNDURAN DIRI CALON LEGISLATIF DALAM PKPU NOMOR 10 TAHUN 2023

Permasalahan yang diangkat dalam studi ini berkaitan dengan bagaimana keuanganrnpemerintah dipahami secara internal. PKPU Nomor 10 Tahun 2023. Mengingatrndalam pemilu Tahun 2024 ini banyak caleg yang dicoret dari DCT karena dianggaprnmasih menerima gaji atau honor yang bersumber dari keuangan negara contoh dirnKabupaten Bojonegoro terdapat caleg yang dicoret dari DCT oleh KPU karenarnmasih menerima gaji yang bersumber dari keuangan negara karena bekerja di tenagarnahli fraksi. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif.rnMetodologi pendekatan perundang-undangan digunakan bersama dengan analisisrnpreskriptif terhadap sumber-sumber hukum untuk mendukung temuan-temuanrnpenelitian yang dilakukan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Tafsir keuanganrnnegara dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023 sama artinya dengan yang tertuangrndalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.rnSeseorang yang masih menerima uang atau gaji yang bersumber dari keuanganrnnegara wajib mundur dari pekerjaannya itu bila ingin mencalonkan diri sebagairnanggota legislatif. Tujuannya agar tidak ada konflik kepentingan yang berakar darirnanggaran negara sehingga dalam bernegara kita bersih dari tindakan kejahatan