TINJAUAN FIKIH MUAMALAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR DENGAN SISTEM PAKET USAHA DI TOKO RELIGHT STORE KECAMATAN GUBENG KOTA SURABAYA

Transaksi jual beli merupakan kegiatan tukar menukar suatu dengan sesuatu berdasarkan dengan aturan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini didasarkan untuk mendeskripsikan tentang jual beli pakaian bekas impor dengan sistem paket usaha yang terjadi di Toko Relight Store Kecamatan Gubeng Kota Surabaya. Penulis menganalisis praktik jual beli pakaian bekas impor dengan sistem paket usaha di Toko Relight Store dengan tujuan untuk mengetahui praktik jual beli pakaian bekas impor dengan sistem paket usaha yang dilakukan di toko tersebut apakah sudah sesuai dengan tinjauan fikih muamalah dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) dengan metode kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan yuridis empiris, di mana peneliti menggunakan dasar fikih muamalah dan Undang-Undang RI No. 8. Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.rnHasil dari penelitian yang telah penulis lakukan adalah : 1) mekanisme jual beli yang dilakukan dari agen kepada pemilik toko Relight Store tidak tepat karena dari segi Objek jual beli tersebut tidak diketahui jenis, kualitas, maupun kondisi dari pakaian bekas impor dengan sistem bal atau karung besar sehingga menimbulkan kerugian sepihak kepada toko Relight Store, sedangkan jual beli antara Relight Store dengan Konsumen tidak tepat juga meskipun dari segi kuantitas diketahui dengan jelas namun kualitas, ukuran, maupun kondisi sebenarnya dari pakaian bekas impor dengan sistem paket usaha tersebut sama sekali tidak diketahui hal ini dapat merugikan konsumen. 2) Jika ditinjau dari Fiqh Mu‘āmalah, transaksi yang dilakukan oleh Relight Store tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh syarak. Sedangkan jika ditinjau dari Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pihak pelaku usaha melanggar pasal pasal 4 poin 2 dan poin 8, pasal 7 poin b dan g dan pasal 8 poin 2, namun dari pihak konsumen juga melanggar pasal 5 ayat b.