TINJAUAN KRITIS TERHADAP PERIZINAN PERUSAHAAN SAWIT DI BOVEN DIGOEL, PAPUA SELATAN BERDASARKAN PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUTAN ADAT (STUDI PUTUSAN NOMOR 6/G/LH/2023/PTUN.JPR)

Masalah lingkungan di Indonesia semakin parah seiring dengan berkembangnya ekonomi, di mana banyak perusahaan merusak lingkungan. Salah satunya adalah gugatan masyarakat adat suku Awyu di Boven Digoel, Papua, terhadap izin lingkungan yang dikeluarkan untuk perusahaan sawit PT. Indo Asiana Lestari (IAL). Masyarakat adat menggugat karena tidak dilibatkan dalam proses perizinan, yang bertentangan dengan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Meskipun hukum mengakui hak mereka atas hutan adat, pengadilan menolak gugatan tersebut. Aktivitas PT. IAL berpotensi merusak hutan yang merupakan sumber kehidupan masyarakat adat dan berkontribusi pada krisis iklim. Pembatalan izin ini penting untuk melindungi hak masyarakat dan lingkungan.rnJenis penelitian ini adalah penelitian normatif yang menggunakan penelitian pustaka (Library Research), artinya meneliti atau mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, doktrin hukum, teori hukum dan menghimpun data dari berbagai literatur baik dari perpustakaan, buku, jurnal dan lain-lain untuk mrnjawab permasalahan hukum yang diteliti. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual.rnHasil dari penelitian ini menunjukan, bahwa Hakim menolak gugatan masyarakat adat Awyu, karena menganggap dukungan LMA Boven Digoel sudah cukup, dan masalah AMDAL serta prosedur izin bukan objek sengketa. Pemerintah harus melibatkan masyarakat adat dalam perizinan dan melindungi hak-hak mereka atas hutan adat untuk mencegah kerusakan lingkungan.