KETIDAKTEPATAN PERTIMBANGAN HAKIM UNTUK MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS PADA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 52/PID.SUS-TPK/2023/PN.BDG)

ABSTRAKrnTindak pidana korupsi bersifat tindak pidana yang luar biasa (extra ordinary crimes) karena bersifat sistemik, endemik yang berdampak sangat luas (systematic dan widespread) yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat luas sehingga penindakannya perlu upaya comprehensive extra ordinary measures. Di Indonesia kasus korupsi sudah menjadi hal wajar dalam ruang lingkup para pejabat negara untuk menguntungkan diri sendiri, dan banyak juga para pejabat yang melakukan korupsi di bebaskan begitu saja. Biasanya hal seperti ini terletak pada pertimbangan hakim yang kurang tepat dalam mempertimbangkan alat bukti yang ada pada persidangan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat normatif, yang menggunakan metode pendekatan berupa pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) yang digunakan untuk mengkaji ketidakkonsistenan pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan bebas pada pelaku tindak pidana korupsi. Hasil dari penelitian ini menunjukan terdapat ketidaktepatan hakim dalam memberikan pertimbangan kepada pelaku tindak pidana korupsi yang kurang memperhatikan salah satu alat bukti yang sah yaitu saksi, dan mengakibatkan timbulnya putusan bebas yang diberikan kepada pelaku. Ketidaktepatan pertimbangan hakim ini menimbulkan akibat hukum yaitu kegagalan sistem peradilan dalam menegakkan keadilan, dan menimbulkan pemikiran dalam ruang lingkup masyarakat bahwa korupsi dibiarkan dan tidak ditangani dengan serius.rnKata Kunci : Ketidaktepatan, Tindak Pidana Korupsi, Pertimbangan Hakim