ASPEK HUKUM PIDANA DALAM KASUS KETIDAKPATUHAN ORANG TUA DALAM MENAFKAHI ANAK PASCA PUTUSAN PERCERAIAN DI INDONESIA

ABSTRAKrnPerceraian merupakan peristiwa yang dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan individu, terutama ketika melibatkan anak-anak. Terlepas dengan adanya perceraian, pemeliharaan anak maupun pendidikan, keduanya harus tetap mendapatkan perhatian serius oleh kedua orang tua si anak. Meskipun orang tua telah bercerai, dan anak tinggal bersama salah satu diantara keduanya, ayah sebagai mantan suami tetap memiliki kewajiban, dan kewajiban tersebut tidak otomatis berakhir sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Timbul seputar pemenuhan nafkah anak pasca perceraian oleh ayah adalah tidak melaksanakan putusan perceraian terkait kewajiban dalam memberikan nafkah kepada anak dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana penelantaran anak. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memaparkan tidak melaksanakan putusan perceraian terkait kewajiban dalam memberikan nafkah kepada anak dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana penelantaran anak.rnMetode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif penelitian. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukan, tidak melaksanakan putusan perceraian terkait kewajiban dalam memberikan nafkah kepada anak dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana penelantaran anak, karena ini merupakan bentuk pengabaian terhadap kewajiban orang tua untuk mencukupi kebutuhan hidup anak, yang memenuhi unsur Pasal 76B UU Perlindungan Anak, oleh karena itu, maka sudah beralasan secara hukum apabila digolongkan sebagai tindak pidana penelantaran anak.rnKata Kunci : Nafkah Anak, Penelantaran Anak, Putusan Cerai