TRANFORMASI REGULASI PENYIARAN TERHADAP HAK ATAS INFORMASI PUBLIK DAN KEBEBASAN PERS DI INDONESIA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran di Indonesia, yang masih dalam tahap pembahasan dan belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat,transformasi regulasi penyiaran di Indonesia menjadi isu penting dalam konteks perkembangan teknologi digital dan kebutuhan masyarakat modern. Rancangan Undang-Undang Penyiaran dirancang untuk menggantikan UU No. 32 Tahun 2002 guna menyesuaikan regulasi dengan dinamika era digital. Namun, sejumlah pasal dalam RUU tersebut menimbulkan kekhawatiran karena berpotensi membatasi hak atas informasi publik dan kebebasan pers, seperti yang diatur dalam Pasal 28F UUD 1945, UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak regulasi tersebut terhadap hak masyarakat atas informasi serta implikasinya terhadap kebebasan pers di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur dari jurnal, buku, dan sumber akademis terkait. Fokus utama dari penelitian ini adalah mengevaluasi substansi RUU, menilai seberapa sesuai isi RUU dengan prinsip-prinsip dasar hukum, dan mengidentifikasi potensi dampak implementasinya terhadap kebebasan pers dan industri penyiaran.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa RUU Penyiaran memiliki potensi untuk mengisi kekosongan hukum dan memberikan kerangka hukum yang lebih jelas. Namun, terdapat beberapa pasal yang berpotensi menimbulkan kontroversi dan mempengaruhi kebebasan berekspresi. Berdasarkan temuan ini, penelitian merekomendasikan beberapa perbaikan, seperti revisi pasal-pasal kontroversial, penyusunan aturan pelaksanaan yang lebih spesifik, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengesahan.