PEMBENTUKAN MODEL PARIWISATA HALAL BERBASIS SYARIAT DI KABUPATEN SUMENEP MELALUI PERATURAN DESA

ABSTRAKrn rnPariwisata merupakan salah satu sektor terbesar dalam menyumbang pendapatan nasional maupun daerah. Perkembangan konsep pariwisata menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan untuk menyesuaikan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Pengaturan pariwisata di Indonesia secara umum ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Beberapa regulasi lainnyan diatur melalui peraturan turunan dari undang-undang seperti Peraturan Menteri, Peraturan Daerah hingga Peraturan Desa. Sumenep merupakan salah satu kaupaten yang kaya akan destinasi pariwisatanya. Keberadaan sumenep sebagai kabupaten tentunya sangat startegis dalam mengupayakan pengembangan pada sektor pariwisata dengan berbasis syariat. Konsep pariwisata berbasis syariat belum memliki regulasi yang jelas dalam perundang-undangan di Indonesia, namun beberapa regulasi terkait telah menjalaskan bahwa pembangunan pariwisata didasarkan dengan kebudayaan. Kebudayaan dikabupaten Sumenep sangat kental dengan ajaran dan nilai islam. Melihat kenyataan ini, tentu saja sangat menarik untuk dianalisa lebih jauh kelayakan untuk menerapkan konsep pariwisata halal berbasis syariat di kabupaten Sumenep. Oleh karena itu, menyoal konsep pariwisata halal untuk diberlakukan di kabupaten sumenep maka sangat perlu untuk dilihat dari sisi normatif dan sosilogis untuk menemukan suatu keselarasan antara kebiasaaan dan pengaturan sebagai kekuatan hukum yang mengikat.rnPenelitian ini menggunakan penelitian normatif, yakni menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pendekatan konseptusl serta melihat kebiasaan yang terjadi masyarakat. Hal ini dilakukan dengan harapan memberikan sumbangsih pemikiran dan solusi yang berhubungan dengan sektor kepariwisataan di kabupaten Sumenep.rnKata Kunci : Pariwisata Halal. Syariat Islam. Peraturan Desa