PERBANDINGAN PENANGANAN ANAK BERKONFLIK HUKUM DI WILAYAH KOTA DENGAN WILAYAH KEPULAUAN (Studi Empiris di Wilayah Kabupaten Sumenep)

ABSTRAKrnPenanganan bagi anak yang berkonflik hukum merupakan isu yang tidak akan pernah ada habisnya, hal ini dikarenakan banyaknya kasus tindak pidana yang dilakukan leh anak. Di era globalisasi dengan perkembangan jaman dan teknologi yang begitu pesat, penanganan ank yang berkonflik hukum harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menjadi perhatian penting bagi segenap pihak yang akan terlibat guna menjamin hak, tumbuh kembang anak, dan kemerdekaan anak agar tidak dirampas. Anak sebagai pelaku tindak pidana dalam penanganannya harus mendapatkan perlakuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kabupaten Sumenep yang salah satu kabupaten di pulau Madura dengan kabupetn bersifat kepulauan tentu saja akan mendapatkan tantangan tersendiri dalam penanganan anak yang berkonflik hukum. Adapun isu hukum yang perlu dikaji dalam skripsi ini adalah bagaimana perbandingan penanganan anak berkonflik hukum di wilayah kota dengan wilayah kepulaua, dan apakah telah sesuai dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.rnPenelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan Yuridis-empiris.Adapun lokasi terpilih dalam penelitian ini yakni Polres Sumenep (Unit PPA) dan beberapa polsek diwilayah kepulauan Sumenep.Data penelitian yang digunakan terdiri dari data primer, sekunder dan tersier yang diperoleh melalui wawancara.Keseluruhan data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, dengan model penarikan kesimpulan induktif.rnDari hasil penelitian dan kajian yang dilakukan diperoleh bahwa (1) jumlah kasus anak berkonflik hukum di wilayah kepulauan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan wilayah kota. (2) dalam penangananya diwilayah kepulauan terdapat campur tangan kepala adat sedangkan diwilayah kota tidak ada, dan tingkat diversi yang jauh lebih tinggi di bandingkan pada wilayah kota (3) adanya beberapa hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.rnKata Kunci: Penanganan Anak, Anak berkonflik Hukum, SPPA