PENGATURAN PEMBATASAN MAKSIMAL 5 (LIMA) CALON KEPALA DESA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

ABSTRAKrnHak Asasi Manusia (HAM) didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatannya serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Salah satu dari Hak Asasi Manusia adalah hak warga negara ikut serta dalam pemilu, atau lebih dikenal dengan hak politik. Hak politik sendiri dibagi atas dua hak yaitu hak dipilih dan hak memilih. Kedua hak ini dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak. Salah satu pemilihan umum yang sangat diminati masyarakat adalah pemilihan kepala desa, hal ini dikarenakan dalam pemilihan kepala desa masyarakat kecil dapat mengambil bagian secara langsung di desa nya. Tentang pemilihan kepala desa sendiri di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Dalam peraturan tersebut dikatakan bahwa calon kepala desa dibatasi maksimal 5 (lima) calon, yang kemudian menjadi menarik ketika dikaitkan dengan konsep Hak Asasi Manusia. Berdasarkan kerangka Hak Asasi Manusia yang ada di Indonesia saat ini, baik yang yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pembatasan hak pada dasarnya di perbolehkan dengan catatan bahwa pembatasan itu haruslah di atur dengan Undang-Undang.rnKata kunci: Hak Asasi Manusia, pemilhan kepala desa, Pembatasan jumlah calon.