Analisis Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN.Slk Berkaitan dengan Pemenuhan Hak-hak Korban Kekerasan Seksual

Di dalam putusan Nomor 4/Pid.sus/2024/PN Slk terdakwa Basirun melakukan suatu Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam lingkup rumah tangga pada saat Korban tidur di dalam kamarnya. Saat Korban tertidur merasakan ada sesuatu yang menimpa dirinya, saat Korban membuka mata sudah melihat pelaku yang duduk di atas badan bagian alat kelamin. Korban sempat menolak permintaan pelaku tetapi, pelaku mengancam Korban dengan menunjukkan pisau.rnrnSetelah itu pelaku keluar dari kamar Korban dengan posisi pintu kamar yang telah terbuka dan ada bercak darah di sprei kasur Korban. Pelaku melakukan perbuatan tersebut lebih dari satu kali. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 6 huruf C undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pada Pasal 70 ayat 1 undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan pada Pasal 7A ayat 1 undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksidan Korban menegaskan tentang hak dari Korban Kekerasan Seksual berupa restitusi dan Kompensasi harus terpenuhi. Maka seharusnya dalam putusan Nomor 4/Pid.sus/2024/PN Slk Hakim memberikan hak-hak dari Korban Kekerasan Seksual sebagaimana telah diatur dalam undang-undang tersebut.rnrnApabila melihat putusan Nomor 4/Pid.sus/2024/PN Slk, Hakim mengabaikan hak-hak dari Korban Kekerasan Seksual yang berupa restitusi dan Kompensasi, sehingga mengakibatkan perlindungan hukum bagi Korban Kekerasan Seksual masih kurang. Korban Kekerasan Seksual memerlukan perhatian khusus dari hakim karena penjatuhan hukuman Pidana bagi pelaku saja tidak cukup jika melihat dari akibat perbuatan pelaku yang membuat Korban mengalami kerugian mental dan psikologis.