Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Terhadap Investasi Cryptocurrency di Komunitas Infinity Capital

Cryptocurrency adalah salah satu tren fin-tech yang lagi berkembang pesat di Indonesai. Terlihat pengguna crypto yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Perlu dikaji lebih lagi apakah Cryptocurrency telah diatur dalam undang-undang hukum Indonesia. Mengingat masyarakat Indonesia banyak memeluk agama Islam, oleh karena itu keabsahan pengguna crypto menjadi penting untuk dikaji dari sudut pandang hukum Islam. Penelitian ini adalah studi kasus di Komunitas Infinity Capital dijalan Pemuda Achmad 45, Kota. Bangkalan, dengan metode pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan selanjutnya data yang berhasil di kumpulkan akan dianalisis dengan menggunakan teori Hukum Islam dan Hukum Positif yang berkaitan dengan Investasi bisnis online Crypto yang selanjutnya akan ditarik sebuah kesimpulan. Hasil penelitian menyimpulkan praktek bisnis online crypto ini sama seperti investasi online pada umumnya perdagangan saham. Akan tetapi investasi crypto berupa mata uang digital yang dapat digunakan juga sebagai alat pembayaran. Investasi crypto ini menimbulkan polemik dimasyarakat karena investasi ini menunjukkan ketidakjelasan nilai tukar mata uang tersebut. Ketidakpastian nilai mata uang crypto yang dapat berubah-ubah disetiap waktu, maka Peraturan Bank Indonesai nomor 17 tahun 2015 melarang beredarnya mata uang crypto sebagai alat tukar pembayaran, karena Indonesia hanya mengakui mata uang Rupaih yang sah sebagai alat tukar pembayaran. Begitu pula dengan MUI, NU dan MUHAMMADIAH juga melarang investasi crypto karena terdapat unsur Gharar dan Maysir, akan tetapi MUI memberikan penegasan Cryptocurrency dapat diperbolehkan jika memenuhi syarat Si’lah dan memiliki manfaat yang jelas. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) telah menerbitkan aturan resmi terkait asset crypto sebagai komoditas dalam perdagangan berjangka komoditi di Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui BAPPEBTI dan Peraturan Mentri Perdagangan (PERMENDAG) resmi mengatur asset crypto sebagai subyek kontrak berjangka, kontrak deviratif syariah dan kontrak deviratif lainnya yang di pergdagangkan di bursa berjangka komoditi