PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA DENGAN CARA MAIN HAKIM SENDIRI(EIGEN RICHTING)

Perbuatan main hakim sendiri merupakan perbuatan yang sering terjadi pada masyrakat karena akibat dari adanya temuan suatu tindak pidana di lingkungan sekitarnya seperti pencurian yang tertangkap basah, copet tertangkap ditempat umum dan dugaan seseorang yang memiliki santet. Peristiwa pidana seperti ini bukanlah sesuatu yang baru atau mengejutkan di Indonesia. Bangsa ini sejak dulu sudah menunjukkan besarnya potensi akan terjadi tindakan kekerasan dan pembunuhan secara bersama-sama. Kondisi ini semakin menarik sekaligus menakutkan dikarenakan semakin dirasakan tidak terkendali.
Penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yaitu menganalisis suatu permasalahan dari sudut pandang atau menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approch) dan pendekatan konsep.
Cara penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana merupakan cara klasik yang sampai pada saat ini masih digunakan karena dianggap masih efektif. Dalam hukum pidana dikenal konsep penyertaan untuk menanggulangi tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama. Tentang Penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada Bab V Pasal 55 sampai Pasal 60. Tetapi didalam realitas nampak begitu sangat berbeda, penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang mengalami kesenjangan antara penegakan hukum yang seharusnya (das sollen) dengan penegakan hukum yang nyata (das sein). Penegakan hukum oleh Kepolisian terhadap pelaku tindak pidana dengan cara main hakim sendiri harus tetap konsisten dengan pertanggungjawaban pidananya, sehingga para pelaku dengan jumlah berapapun akan mendapat sanksi pidana disesuaikan dengan peranannya dan pelaksanaannya.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Main Hakim Sendiri, Penyertaan