STUDI PUTUSAN PENGADILAN SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEJAHATAN PORNOGRAFI NON-KONSEPSUAL (REVENGE PORN)

ABSTRAK Akibat kemajuan teknologi yang semakin berkembang dan tidak adanya perlindungan hukum yang memadai bagi perempuan sebagai korban revenge porn semakin meningkat. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (1) hanya memberi jeratan hukum terhadap pelaku saja dan di dalam Putusan Pengadilan juga tidak memuat serta mengatur mengenai hak dan pemulihan korban. Oleh sebab itu rumusan masalahnya adalah apakah putusan pengadilan yang ada telah memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kejahatan pornografi non-konsepsual (revenge porn)? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan masalah pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Analisa bahan hukum pada penelitian ini menggunakan metode deduktif, penelitian ini berupaya menilai konsistensi dan keadilan dalam penerapan hukum terkait ketidaksetaraan gender untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam putusan pengadilan belum memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan . Hal tersebut terjadi akibat tidak adanya aturan khusus mengenai kejahatan revenge porn. Dalam Putusan Pengadilan dan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya memuat mengenai pemberian sanksi dan penjeratan kepada pelaku saja, tidak ada muatan yang memberikan perhatian khusus kepada perempuan korban revenge porn. Perlunya pembaharuan kebijakan hukum dengan menerapkan langkah-langkah penting yang memberi perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban dengan memperhatikan kondisi dan situasi korban akibat kejahatan yang dihadapinya. Dengan begitu maka keadilan akan tercapai dengan sebagaimana mestinya ketika pembaharuan aturan tersebut menerapkan serta memperhatikan kepentingan-kepentingan perempuan sebagai korban. Kata Kunci: Putusan Pengadilan, Perlindungan Hukum, Perempuan Sebagai Korban, Pornografi non-konsepsual