Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Mahasiswa Penerima Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Yang Tidak Kembali Ke Indonesia

Penelitian ini menganalisis kebijakan pemerintah Indonesia terhadap mahasiswa penerima beasiswa LPDP yang tidak kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan studi di luar negeri. Meskipun terdapat surat pernyataan yang mengharuskan penerima beasiswa untuk kembali ke tanah air, banyak di antara penerima beasiswa yang tetap tinggal di luar negeri karena tidak adanya aturan hukum yang mengikat di surat pernyataan tersebut. Akibatnya, sanksi yang diberikan hanya terbatas pada pengembalian dana pendidikan, tanpa ada konsekuensi hukum atau sanksi tambahan yang lebih tegas.rn Penelitian hukum ini bersifat normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakefektifan kebijakan saat ini disebabkan oleh kurangnya pengaturan yang jelas dan komprehensif mengenai kewajiban penerima beasiswa LPDP untuk kembali ke Indonesia sehingga menyebabkan ketidakpatuhan dari penerima beasiswa LPDP terhadap surat pernyataan yang telah ditandatangani, yang akhirnya merugikakn negara dalam hal kehilangan sumber daya manusia yang berkualitas. Pemerintah perlu mengeluarkan peraturan yang mengikat secara hukum untuk mewajibkan penerima beasiswa LPDP kembali ke Indonesia setelah studi, disertai sanksi pidana yang lebih tegas selain pengembalian dana. Selain itu, pengawasan harus diperkuat melalui kerja sama pemerintah, institusi pendidikan, dan perwakilan diplomatik Indonesia agar kebijakan beasiswa menjadi lebih efektif.