Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Penerapan Akad Mudharabah Dalam Pembiayaan UMKM Di BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Mojokerto

Pada saat ini banyak masyarakat yang memilih untuk mengembangkan usaha kecil di rumah, yang biasa disebut dengan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Dengan modal sendiri dan memilih untuk menambah modal di lembaga keuangan syariah. Dewan Syariah Nasional dan Majlis Ulama Indonesia menetapkan fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan muḑārabah. Pada dasarnya sebagian masyarakat menggunakan pembiayaan muḑārabah dalam penambahan modal untuk pengembangan usahanya. Dalam pelaksanaan pembiayaan muḑārabah yang dilaksanakan di BPRS Lantabur Tebuireng, pada penentuan nisbah pembiayaan muḑārabah ditentukan oleh kedua belah pihak yang disesuaikan oleh besar kecilnya nominal pembiayaan yang diajukan oleh nasabah dan tidak dalam persentase nisbah dari keuntungan. Dan untuk penanganan ketika dalam usaha terjadi kegagalan maka dari pihak BPRS Lantabur Tebuireng hanya tahu dalam setiap hari atau bulannya nasabah mengangsur angsuran yang telah disepakati dari awal perjanjian. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan karena terlihat dari objeknya yang dilakukan di BPRS Lantabur Tebuireng. Untuk mendapatkan data yang valid, maka penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul maka penulis menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan nisbah pembiayaan muḑārabah di BPRS Lantabur Tebuireng kurang sesuai dengan teori muḑārabah jika ditinjau berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan muḑārabah pada bagian kedua rukun dan syarat pembiayaan no.2 poin d, bahwa “Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.” Jika dikaitkan dengan fatwa DSN-MUI tesebut maka di BPRS Lantabur Tebuireng dikatakan bahwa praktek pembiayaan muḑārabah sesuai, khusunya pada penanganan nasabah yang sedang merugi. Dalam pembiayaan di BPRS Lantabur Tebuireng ada beberapa yang menunjukkan seperti ada praktek utang (qord) yaitu adanya keharusan pengembalian modal meskipun ada kerugian yang disengaja ataupun tidak.