PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN PENGOLAHAN SLAG ALUMUNIUM DI KABUPATEN JOMBANG

ABSTRAKrnLimbah Bahan Berbahaya dan Beracun atau yang bisa disebut Limbah B3 dalam Aktivitas pengolahan dan Pembuangan limbah slag alumunium secara sembarangan telah terbukti mencemari lingkungan dan mengancam kesehatan Masyarakat. Pencemaran lingkungan di Jombang terus memberikan dampak negatif. Terdapat 104 lahan terkontaminasi Limbah B3 di Kabupaten Jombang dengan total Tonase 86.458,9 Ton. Dari banyaknya akibat yang ditimbulkan dari pengolahan slag alumunium yang masih terus berkembang ini menunjukan bahwa ada kendala dalam proses Penegakan Hukum Terhadap Tindakan pengolahan Slag Alumunium Di Kabupaten Jombang.rnJenis penelitian ini menggunakan yuridis sosiologis. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu menelaah hukum sebagai pola perilaku yang ditunjukkan pada penerapan peraturan hukum. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan yaitu di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang, Polres Jombang dan masyarakat terdampak yang ada di Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang dan di padupadankan dengan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penegakan hukum pengolahan slag alumunium di Kabupaten Jombang secara yuridis didasarkan pada Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Pasal 21 atas mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan terkait Perizinan Berusaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. DLH Kabupaten Jombang mempunyai kewenangan dalam pengawasan dan penegakan hukum lingkungan, Polres Jombang berperan dalam penegakan hukum lingkungan. Namun, Proses penegakan hukum ini kurang efektif memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang melakukan kegiatan pengolahan tanpa izin dan membuang limbah slag alumunium secara liar ke media lingkungan. Terdapat 2 (dua) faktor yang menghambat penegakan hukum dalam pencemaran limbah B3 slag alumunium yg terjadi di Desa Kendalsari Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang. Pertama, faktor dari mayarakat. Pengetahuan masyarakat yang kurang memadai mengenai ilmu hukum. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak mengetahui bahwa terkadang perbuatan yang telah mereka lakukan dilarang oleh Undang-undang. Kedua, faktor dari Dinas Lingkungan Hidup. Terdapat faktor dari internal sebab belum ada pejabat pengawas terkait limbah B3.rnKata kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pengolahan Slag Alumunium, Slag Alumunium.