PENGATURAN MENGENAI KLASIFIKASI PENGUSAHA WAJIB MENGIKUTSERTAKAN PEKERJA DALAM PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN

Pekerjaan yang layak dan perlindungan sosial merupakan hak fundamentalrnsetiap warga negara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.rnNegara memiliki kewajiban untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya, termasukrndalam menghadapi risiko kehilangan pekerjaan. Dalam upaya melaksanakanrnamanat tersebut, pemerintah Indonesia telah menerapkan Program JaminanrnKehilangan Pekerjaan (JKP) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021.rnProgram ini bertujuan memberikan perlindungan sosial bagi pekerja yangrnmengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), melalui bantuan finansial, pelatihanrnkerja, serta akses ke pasar kerja. Namun, pelaksanaan program ini menimbulkanrnpertanyaan terkait klasifikasi pengusaha yang wajib mengikutsertakan pekerjanya,rnyang menjadi fokus utama penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untukrnmenganalisis dasar hukum (ratio legis) dan kriteria yang digunakan dalamrnmengklasifikasikan pengusaha yang wajib mengikutsertakan pekerjanya dalamrnProgram Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1)rnPeraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021.rnMetode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Adapunrnmetode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundangundangan,rnpendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa Program JKP dirancang untukrnmemberikan perlindungan sosial bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan secararntiba-tiba, dengan manfaat berupa bantuan keuangan, pelatihan kerja, dan akses kerninformasi pasar kerja. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untukrnmeningkatkan kesejahteraan pekerja dan mengurangi dampak sosial-ekonomi darirnpemutusan hubungan kerja (PHK). Pengusaha yang diwajibkan mengikuti programrnini diklasifikasikan berdasarkan kriteria seperti sektor usaha, status hubungan kerja,rndan kapasitas usaha. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahamirnimplementasi kewajiban pengusaha terhadap pekerja dalam kerangka hukumrnjaminan sosial di Indonesia.