RATIO DECIDENDI MAJELIS KOMISI DALAM MEMAHAMI KONSEP PELANGGARAN INTEGRASI VERTIKAL DALAM PUTUSAN KPPU NOMOR 13/KPPU-I/2019

Ratio decidendi majelis komisi terhadap konsep pelanggaran integrasirnvertikal yang berkaitan dengan persaingan usaha yang di atur dalam Undang-rnUndang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persainganrnusaha tidak sehat. Pada Putusan Perkara Nomor 13/KPPU-I/2019 pihak terlapornyarnadalah PT.Grab Teknologi Indonesia (Terlapor I) dan PT.Teknologi PengangkutanrnIndonesia (Terlapor II). bekerja sama dalam melakukan usaha menyediakan suaturndigital platform untuk memfasilitasi mediasi antara penyedia jasa transportasi.rnKPPU menyatakan Terlapor I dan Terlapor II terbukti melanggar unsur-unsur padarnPasal 14 UU Persaingan Usaha dengan alasan bahwa perjanjian penyediaan jasarnantara Terlapor I dan Terlapor II tertanggal 5 Juni 2018. Namun putusan danrnpertimbangan majelis komisi sangat tidak tepat bahwa syarat pertama terjadinyarnintegrasi vertikal adalah produk/jasa yang dihasilkan merupakan produk atau jasarnberkelanjutan yang berada dalam suatu rangkaian produksi.rnPenelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normative denganrnpendekatan hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui kajian terhadap bahanrnhukum, meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukumrnsekunder. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan denganrnmenggunakan analisis preskriptif.rnIntegrasi vertikal dalam hukum persaingan usaha merupakan bentukrnperjanjian yang di lakukan para pelaku usaha yang di buat untuk menguasairnbeberapa unit usaha atau bagian dari rangkaian produksi barang atau jasa tertentu.rnIntegrasi vertikal dapat dilakukan dengan strategi pengusaan unit usaha ataurnrangkaian produksi dari hulu ke hilir hingga barang atau jasa tersebut sampai kernkonsumen.