PELANGGARAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEKERJA ATAS PEMBERLAKUAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT DI INDONESIA

Kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang diberlakukan dirnIndonesia bertujuan untuk membantu pekerja dalam memperoleh hunian yangrnlayak. Namun, kebijakan ini menuai berbagai kontroversi, terutama terkaitrndengan potensi pelanggaran hak-hak pekerja. Penelitian ini menggunakanrnmetode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statuternapproach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menganalisisrnimplementasi Tapera dalam konteks perlindungan hak pekerja berdasarkanrnkonstitusi, peraturan ketenagakerjaan, serta prinsip hak asasi manusia. Hasilrnpenelitian menunjukkan bahwa pemotongan gaji pekerja untuk iuran Taperarndapat dikategorikan sebagai bentuk pemaksaan kebijakan yang berpotensirnmengurangi hak pekerja atas penghasilan penuh sebagaimana dijamin dalamrnUndang-Undang Ketenagakerjaan dan prinsip kesejahteraan pekerja.rnSelain itu, mekanisme pengelolaan dana Tapera masih menimbulkanrnpertanyaan mengenai transparansi dan akuntabilitasnya. Dengan demikian,rnkebijakan ini perlu dievaluasi secara menyeluruh agar tidak bertentangan denganrnhak-hak pekerja serta tetap selaras dengan prinsip keadilan sosial danrnkesejahteraan tenaga kerja di Indonesia.