ANALISIS PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL UNTUK MARBOT DAN ANAK YATIM

Pemerintah Daerah memperoleh wewenang mengurus daerah sendiri atas dasar otonmi daerah seluas-luasnya, diberikan ruang demikian guna mencari dan menemukan solusi di daerah yang dikuasai. Salah satu wujud perhatian Pemerintah Daerah Sampang yakni peduli terhadap hidup masyrakat miskin, bentuk kepedulian tersebut agar memperoleh legitimasi yang kuat lahirlah Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Bantuan Sosial Untuk Marbot dan Anak Yatim. Pengaturan di atas tidak semerta-merta lahir, perlu kajian kompreherensif agar tujuan mulia tersebut tidak hanya terkesan politis dan formal belaka. Perbup Tentang Bansos MA tersebut sebagai produk hukum daerah tidak sem¬¬ena-mena terbit dengan alasan sesuka hati Pemerintah Daerah akan tetapi ada beberapa pedoman yang tidak disepelekan sehingga pengaturan tersebut menjawab fenomena bansos tertutama bagi marbot dan anak yatim. Penggunaan metode penelitian ini adalah normatif. Adapun pendekatan yang digunakan ialah kajian kepustakaan yang menekankan pada aspek Peratuan Perundang-undangan, doktrin hukum serta asas-asas dalam bangunan ilmu hukum.rnHasil penelitian menunjukkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang tidak sepenuhnya adaptif terhadap Peraturang Perundang-undangan yang berkaitan. Perbup Tentang Bansos MA sebagai produk hukum harus dihasilkan dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya lolos secara prosedural, value yang lebih penting ditekankan yakni ROCCIPI, Pengharmonosasian, dan acuan pada pelayanan publik. Ketiga parameter di atas memiliki sumbangsih sendiri-sendiri pada pembuatan Perbup beserta pelaksanaan Perbup. Apabila terpenuhi siapapun pasti akan merasakan dampak baik dari kebijakan tersebut sehingga masyarakat cukup sedikit untuk memunculkan pikiran sentimen terhadap penyelenggaraan bansos untuk marbot dan anak yatim sebab sentimen tersebut sudah kekonter sendiri dengan kualitas Perbup. Tentu substantansi itu bisa dilihat dengan adanya norma atau batang tubuh dari Perbup Tentang Bansos itu sendiri. Oleh karena itu ketiga komponen di atas perlu dipertimabangkan sebagai upaya ketertiban tata hukum (hirarki) sebab apabila disharmonisasi maka makna dari Pebup itu sendiri hilang dan tidak mempunyai kekutan dengan sendirinya.