MEMPERKUAT KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH SEBAGAI LEMBAGA LEGISLATIF

ABSTRAK
Ide pembentukan DPD dimaksudkan untuk mengakomodasi aspirasi daerah, yang selama ini kepentingan daerah hanya diwakili oleh utusan daerah yang lebih banyak di tunggangi oleh kepentingan politik di MPR, Ide tersebut di tentang oleh para kelompok partai politik yang tidak ingin kekuasaan politiknya di parlemen menjadi kecil, sehingga kewenangan DPD sebagai lembaga legislatif tidak maksimal, dikarenakan DPD hanya bisa mengusulkan rancangan Undang-Undang, tidak bisa membentuk Undang-Undang seperti DPR. Dari permasalahan tersebut ada (2) dua permasalahan yang mendorong saya untuk melakukan penelitian ini, yang pertama, kedudukan DPD dalam sistem ketatanegaraan indonesia dan yang kedua rekonstruksi kewenangan DPD sebagai lembaga legislatif. Tujuan penelitian ini adalah Untuk menganalisa kedudukan DPD dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Bahwa setelah diketahui kedudukan DPD dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia maka akan di ketahui fungsi dan kewenangan DPD sebagai lembaga legislatif di indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui pendekatan Perundang-undangan dan pendapat para ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan DPD dalam sistem ketatanegaraan indonesia adalah sebagai lembaga penunjang bukan lembaga legislatif, selain itu perlu adanya rekonstruksi kewenangan DPD melalui amandemen UUD 1945.