Implementasi Sistem Paron Antara Pemilik Kapal Dan Pengepul Ikan Ditinjau Menurut Konsep Mudharabah

Mata pencaharian sebagai nelayan di Desa Legung Timur Kecamatan Batang-Batang merupakan kegiatan utama penduduk wilayah pesisir dengan memanfaatkan kondisi alam yang ada. Sehingga banyak orang yang memanfaatkan keadaan tersebut, baik menjadi pengepul ikan maupun sebagai pemilik kapal. Sebagai pemenuhan kebutuhan hidup dengan adanya kegiatan penjualan hasil melaut dapat meningkatkan perekonomian sekitar, dan dapat melakukan kerja sama antara pemilik kapal dengan pengepul ikan. Oleh sebab itu menjadi alasan peneliti untuk mengetahui bagi hasil mud}a>rabah antara pemilik kapal dan pengepul ikan ditinjau dalam perspektif hukum Islam. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Peneliti menggalih informasi sedalam- dalamnya dari suatu proses yang ada di lapangan dengan menggunakan data pimer, yang didapat secara langsung melalui wawancara, observasi diantaranya dengan pemilik kapal dan pengepul ikan. Sedangkan data sekunder yang didapatkan peneliti yaitu dari dokumentasi, jurnal, artikel dan media lainya. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa antara pemilik kapal dan pengepul ikan di Desa Legung Timur Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep menggunakan akad mud}a>rabah, penerapan akad mud}a>rabah bagi hasil (paron) antara pemilik kapal dan pengepul ikan tidak bisa dikatakan sesuai dalam perspektif hukum islam, karena ditinjau dari Rukun dan Syarat mud}a>rabah ada salah satu rukun dan syarat yang dimana pengepul ikan memark down (merupakan sebuah upaya penurunan dalam harga) dalam nisbah keuntungan dimana keuntungan diambil sendiri oleh pengepul ikan tetapi pengepul ikan tidak menyadari bahwa akan merusak rukun dan syarat perjanjian, ditinjau dari prinsip-prinsip akad Mud}a>rabah Dan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No.07/DSN MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Mud}a>rabah (Qiradh). Tetapi disini ada biaya pengelolaan Mud}a>rabah dimana salah satu para ulama’ Imam Malik berpendapat bahwa biaya-biaya baru boleh dibebankan kepada modal, apabila modalnya cukup besar sehingga masih memungkinkan mendatangkan keuntungan-keuntungan.