Problematika Implementasi Mediasi Penal dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Polres Bangkalan)

Tindak pidana KDRT merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang sering terjadi, termasuk di Indonesia. Sebagai langkah penanganan, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Mediasi penal menjadi alternatif penyelesaian sengketa pidana, melibatkan pelaku, korban, dan mediator untuk mencapai kesepakatan damai. Polres Bangkalan dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki angka kasus KDRT tertinggi di Pulau Madura pada 2023, dengan tingkat keberhasilan mediasi penal yang masih rendah, yaitu 57,1%. Penelitian ini bertujuan menganalisis problematika dan implementasi mediasi penal dalam penyelesaian kasus KDRT di Polres Bangkalan. Fokusnya pada tantangan implementasi mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian kasus serta bagaimana implementasinya dalam mengatasi dampak dan menjaga keharmonisan keluarga di wilayah tersebut. Penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan pendekatan eksplanatori. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak Polres Bangkalan, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara deskriptif, mengacu pada norma hukum dalam peraturan perundang-undangan serta peristiwa yang terjadi, guna memahami implementasi mediasi penal dalam penyelesaian kasus KDRT. Implementasi mediasi penal dalam penyelesaian KDRT di Polres Bangkalan menghadapi kendala seperti tidak adanya pedoman mediasi, keterbatasan sumber daya, dan kesiapan emosional pihak terlibat. Penyusunan pedoman mediasi, pelatihan penyidik, penyediaan ruang mediasi, dan pendampingan psikologis diperlukan agar mediasi penal lebih optimal dan berorientasi pada keadilan. Penulis menyarankan penyusunan pedoman khusus untuk mediasi penal di Indonesia. Selain itu, diperlukan pelatihan bagi penyidik untuk memahami konsep mediasi penal, menangani konflik, dan menerapkan keadilan restoratif. Penyediaan ruang mediasi yang kondusif serta pendampingan psikologis bagi korban dan pelaku juga penting guna mendukung kesiapan mental dan emosional dalam proses mediasi.