REALITAS DAN TEORI TENTANG TRANSFUSI DARAH(Tinjauan Hukum Islam Terhadap Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) Pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2014

Skripsi ini berjudul REALITAS DAN TEORI TENTANG TRANSFUSI DARAH (Tinjuaan Hukum Islam Tentang Biaya Pengganti Pengolahan Darah Pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2014). Dengan latar belakang, bahwasanya dalam kegiatan transfusi darah recipient mengganti sejumlah biaya guna sebagai pengganti biaya pengolahan darah yang besaran maksimalnya ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Biaya Pengganti Pengolahan Darah. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui alas an diterbitkannya Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Biaya Pengganti Pengolahan Darah dan mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap biaya pengganti pengolahan darah yang terdapat dalamm peraturan tersebut
Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi pustaka (library research). Dengan sumber data primer yaitu Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2014 Tenyang Biaya Pengganti Pengolahan Darah serta didukung oleh data sekunder. Penelitian ini bersifat descriptik-analitik, dengan pendekatan yuridis-normative. Teknik pengumpulan data melalui kajian literatur, jurnal, buku, dokumentasi, website, serta didukung dengan wawancara untuk memperkuat data. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian library-research adalah dengan telaah secara mendalam mengenai data-data yang sesuai dengan judul pembahasan.
Berdasarkan hasil analisis penulis diterbitkannya Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Biaya Pengganti Pengolahan Darah adalah untuk meningkatkan kualitas darah transfusi agar darah transfuse terbebas dari penyakit. Dalam hukum Islam praktek pembiayaan biaya pengganti pengolahan darah yang diterapkan oleh Palang Merah Indonesia termasuk kategori jual beli. Sebab mengambil keuntungan untuk kelancaran ketersediaan stock darah transfusi. Maka praktek biaya pengganti pengolahan darah yang terdapat dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2014 bertentangan dengan hukum Islam karena memperjualbelikan darah dengan mengambil keuntungan disetiap kantong darah transfusi.