Penerapan Akad Rahn dalam Penyelesaian Pembiayaan Qardh Bermasalah Pada Produk UGT MTA Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh (Studi Kasus di BMT Sidogiri Cabang Ketapang Sampang)

ABSTRAK
Skripsi berjudul “Penerapan Akad Rahn dalam Penyelesaian Pembiayaan Qardh Bermasalah Pada Produk UGT MTA (Multi Guna Tanpa Agunan) perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang qardh di BMT Sidogiri Cabang Ketapang Sampang” ini adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan : Bagaimana penerapan akad rahn dalam penyelesaian pembiayaan qardh bermasalah pada produk UGT MTA (Multi Guna Tanpa Agunan) ? Bagaimana penerapan akad rahn dalam penyelesaian pembiayaan qardh bermasalah pada produk UGT MTA (Multi Guna Tanpa Agunan) perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang qardh di BMT Sidogiri Cabang Ketapang?
Penghimpunan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi tentang penerapan akad rahn dalam penyelesaian pembiayaan qardh bermasalah pada produk UGT MTA (Multi Guna Tanpa Agunan) dan pandangan Fatwa Dewan Syariah Nasional terhadap praktek tersebut, praktek tersebut dianalisis dengan metode desktiptif analisis yaitu menggambarkan fakta yang terjadi di BMT Sidogiri Cabang Ketapang dan selanjutnya dianalisis dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional.
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, penerapan akad rahn dalam penyelesaian pembiayaan qardh bermasalah pada produk UGT MTA (Multi Guna Tanpa Agunan) dilakukan karena hal tersebut disepakati antara kedua belah pihak, dimana nasabah sebagai penerima hutang (muqtaridh) dan pihak BMT pemberi hutang (muqridh), kesepakatan tersebut terjadi pada waktu awal akad berlangsung.
Penerapan akad rahn dalam penyelesaian pembiayaan qardh bermasalah pada produk UGT MTA (Multi Guna Tanpa Agunan) perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang qardh di BMT Sidogiri Cabang Ketapang tidak sesuai dengan fatwa tersebut dikarenakan dalam fatwa hanya menyebutkan cara memperpanjang hutang dan menghapus sebagian atau seluruh hutang, namun demikian penerapan akad rahn yang dilakukan BMT tidak melanggar hukum Islam, karena telah disepakati oleh BMT dan nasabah di awal akad

Kata Kunci : Rahn, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah, Qardh, Fatwa DSN-MUI