KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TERHADAP POTENSI DISKUALIFIKASI PARTAI POLITIK SEBAGAI PESERTA PEMILU

ABSTRAKrnPenelitian ini membahas tentang keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum legislatif terhadap diskulifikasi partai politik sebagai peserta pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan konsep keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif di Indonesia dan Implikasi ratio decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 terhadap potensi diskualifikasi partai politik. Berdasarkan Undan-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, partai politik diwajibkan menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam daftar calon legislatif. Namun, masih terdapat pelanggaran seperti, kasus di Dapil Gorontalo 6 yang masih terdapat beberapa partai politik gagal memenuhi ketentuan tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pelanggaran keterwakilan permpuan berpotensi menyebabkan pemungutan suara ulang dan terdiskualifikasi partai politik dari pemilu. Penelitian ini menyoroti pentingnya pelaksanaan afirmasi keterwakilan permpuan untuk mencapai keadilan gender dalam sistem demokrasi. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi hambatan struktural dan budaya yang mempengaruhi rendahnya partisipasi perempuan serta pentingnya regulasi yang tegas untuk memastikan keterwakilan yang efektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menganalisis peraturan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kuota 30% keterwakilan perempuan membutuhkan komitmen lebih kuat dari partai politik dan penyelenggara pemilu untuk meningkatkan partisipsai perempuan secara substansional dalam politik.rnKata kunci : Keterwakilan perempuan, Pemilu legislatif, Diskualifikasi partai politik