KEWENANGAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI DAERAH PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Indonesia mempunyai berbagai regulasi dalam bidang sumber daya mineral seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-Undang ini mengatur terkait dengan pengelolaan pertambangan dibidang mineral dan batu bara. Selain itu terdapat juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang didalamnya juga memuat terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pertambangan mineral dan batubara. Namun terdapat beberapa perbedaan dari kedua Undang-Undang tersebut yaitu berkaitan dengan kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pejabat yang berwenang menerbitkan izin terkait pertambangan terdiri dari Bupati/Walikota, Gubernur, dan Menteri. Sedangkan di dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa bidang pertambangan mineral dan batubara merupakan salah satu bagian dari urusan konkuren, yaitu bagian urusan pemerintah pusat yang dilimpahkan ke daerah. dan dijelaskan lebih lanjut dalam lampiran Undang-Undang yang sama bahwa urusan terkait pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
Penelitian ini merupakan penelitian perudang-undangan (legal research) yang mempunyai sifat penelitian doktrinal yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengevaluasi, mengembangkan dalam hal kewenangan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara khususnya untuk di daerah. Penelitian ini menfokuskan pada permasalahan terkait Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pelimpahan kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di daerah.
Melakukan judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait pembagian kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara khususnya di daerah. Setidaknya Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota juga diberikan kewenangan dalam mengelola pertambangan mineral dan batubara yang berada dalam kawasannya, dengan berbagai pertimbangan yaitu dalam aspek keefektifan, keseimbangan pembagian kewenangan, dan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/10/PUU-X/2012.

Kata kunci : pemerintah daerah, kewenangan, mineral dan batubara.