IMPLIKASI YURIDIS KEWENANGAN MUI DALAM MENERBITKAN SERTIFIKAT HALAL PASCA TERBITNYA UNDANG - UNDANG JAMINAN PRODUK HALAL

Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama dengan unit pelaksana teknis LPPOM MUI berwenang menerbitkan sertifikat halal. Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal telah membuat perubahan pada keberadaan dan kewenangan lembaga yang ada, beberapa kewenangan MUI beralih dengan munculnya beberapa lembaga baru yang turut andil dalam proses penerbitan sertifikat jaminan produk halal, rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana sebenarnya kewenangan Majelis Ulama Indonesia pasca terbitnya Undang – Undang Jaminan Produk Halal, dan apakah dengan adanya BPJPH dan LPH tidak bertentangan dengan asas efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan jaminan produk halal sebagaimana tercantum dalam pasal 2 hurup e Undang – Undang Jaminan Produk Halal beserta penjelasannya, karena dalam prosedur sertifikasi halal menjadi ada tiga lembaga yang harus dilalui. Metode Penelitian yang digunakan adalah Penelitian hukum normatif adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang – undangan. Hasil penelitian ini menunjukan, Kewenangan MUI melalui unit pelaksana teknis LPPOM MUI dalam penyelenggaraan jaminan produk halal yang salah satunya penerbitan sertifikat halal, sebagian besar telah beralih menjadi kewenangan BPJPH dan LPH, MUI menjadi mitra kerjasama dari BPJPH untuk menetapkan kehalalan produk, dan tidak lagi berwenang menerbitkan sertifikat halal. Adanya tiga lembaga baru yang harus dilalui dalam prosedur sertifikasi halal menunjukan akan adanya sumber daya yang ditambah, kemudian adanya prosedur penentuan ketetapan halal oleh MUI terlihat sebagai prosedur sertifikasi yang memerlukan waktu yang tetap panjang bila dibandingkan prosedur sebelumnya oleh MUI sehingga asas efektifitas dan asas efisiensi belum terwujudkan.

Kata kunci : Kewenangan MUI, Sertifikat halal, Jaminan Produk Halal