EFEKTIVITAS UNDANG UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1964 TENTANG BAGI HASIL PERIKANAN PADA PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL PENGELOLAAN LAHAN TAMBAK (STUDI DI DESA TANGGULREJO KECAMATAN MANYAR KABUPATEN GRESIK)

ABSTRAKrnIndonesia merupakan negara maritim yang mayoritas penduduk memanfaatkan sumberdaya alam untuk menunjang kebutuhan hidup. Guna melindungi nelayan golongan lemah Pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan. Meski demikian masih banyak masyarakat yang tidak melakukan perjanjian bagi hasil berdasarkan Undang-undang Berkaitan dengan penelitian ini penulis akan mengkaji tentang Efektivitas Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Perjanjian Bagi Hasil Perikanan terhadap perjanjian bagi hasil perikanan di Desa Tanggulrejo.rnPenelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif yang kemudian dianalisis dengan pendekatan yuridis sosiologis dan dikaitkan dengan ketentuan dalam perundang-undangan, teori-teori, hasil penelitian dan laporan yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Perjanjian Bagi Hasil Perikanan telah berlaku efektif di Desa TanggulrejornAdapun hasil penelitian yang telah dibahas, bahwa Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan belum dapat berjalan efektif dilihat dari. Jangka waktu perjanjian yang tidak ditentukan waktunya, Besaran imbangan yang terdiri dari 10% penggarap dan 90% pemilik, penanggungan beban yang seluruhnya ditanggung oleh pemilik tambak, serta penyelesaian perselisihan yang dilaksanakan secara kekeluargaan. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakefektifan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 adalah ketidaktahuan masyarakat Tehadap adanya Bagi Hasil Perikanan, masih kuatnya kebiasaan masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor kebudayaan, serta tidak adanya sosialisasi dari pemeirntah dan Dinas/Instansi terkait. Dengan demikian dalam rangka menegakkan pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964, diharapkan sekali untuk dilakukan pembaharuan, penyempurnaan dan pembentukan aturan pelaksana terkait dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964.rnKata Kunci : Efektivitas, Perjanjian Bagi Hasil.