ANALISIS TES WAWASAN KEBANGSAAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MENJADI APARATUR SIPIL NEGARA DI KABUPATEN BANGKALAN

ABSTRAKrnAbstrak ASN (Aparatur Sipil Negara) dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yakni profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian istilah ASN dipersempit hanya dengan pengertian Pegawai Negeri saja tanpa pengaturan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) didalamnya. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian tersebut kemudian diperluas dengan mengakui keberadaan PPPK sebagai bagian dari ASN. Jenis penelitian yang penulis ambil adalah penelitian hukum, dengan jenis penelitian normatif atau penelitian doktrinal, yaitu penelitian hukum yang mengkaji bahan pustaka dan meneliti dokumen untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi dengan perspektif ilmu hukumrnSejumlah permasalahan yang muncul di masyarakat terkait dengan perekrutan adalah tidak transparansi proses penyelenggaraan Tes Wawasan Kebangsaan, masih ada tindakan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).rnKata kunci : ASN, Tes Wawasan Kebangsaan, Merit