PENGATURAN UJARAN KEBENCIAN: PERSPEKTIF BEBERAPA ATURAN HUKUM

ABSTRAKrnPenanganan perkara ujaran kebencian oleh pihak kepolisisan tersebut pada kenyataannya terkesan pilih-pilih dan tidak memiliki keadilan. Hal itu dapat dilihat dari lambatnya penanganan perkara ujaran kebencian yang dilaksanakan oleh sesorang atau kelompok tertentu yang pro terhadap pemerintah maupun kelompok tertentu yang dipandang berseberangan dengan pemerintah.rnPenelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahnu 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bagi pelaku tindak pidana ujaran kebencian Kasus Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/pn.Jkt.sel, dengan kasus Abu Janda dugaan Rasisme kepada Natalius Pigai yang menerapkan restorative justice.rnMetode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum tersebut adalah yuridif normatif yang mana dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus yang berkaitan dengan tindak pidana ujaran kebencian serta pasal-pasal yang mengatur tindakan tentang Ujaran Kebencian atau hate speech. Disimpulkan: bahwa penerapan UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik bagi pelaku tindak pidana ujaran kebencian telah dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan dan tuntutan seperti dalam perkara Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN. JKT.Sels. Dengan terdakwa Ahmad Dhani yang di dakwa melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (2) dan tuntutan 2 tahun penjara, namun Majelis Hakim Menjatuhkan Vonis 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara. Sedangkan Kasus Abu Janda Dugaan Rasisme kepada Natalius Pigai tidak diberikan sanksi melainkan mengedepankan Restorative JusticernKata Kunci : Undang-Undang Nomor 19 Tahnu 2016, Ujaran Kebencian, restorative justice.