KORELASI KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PROSES HUKUM CALON KEPALA DAERAH YANG MENJADI TERSANGKA (Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020)

Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri merupakan dua lembaga yangrnsama-sama memilii kewenagan dalam proses penyidikan dan penyelidikan dimanarnKPK khusus dibentuk untuk memberantas praktik korupsi yang ada di Indonesia,rnsedangkan Polri dibentuk untuk melakukan tugas pertahanan dan keamanan negararnsalah satunya adalah melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, sertarnmenegakkan hukum. Pada Pilkada Serentak Tahun 2020 terdapat perbedaan pendapatrnantara dua lembaga tersebut terkait dengan proses hukum tersangka yang dicurigairnoleh KPK melakukan tindakan korupsi, namun dari pihak Polri sendiri memilih untukrnmenundan proses hukum tersebut. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan utnukrnmengetahui dan menganilisis terkait konstitusionalitas hak politik calon kepalarndaerah yang menjadi tersangka serta mengetahui bagaimana korelasi terkaitrnkewenangan KPK serta Polri dalam melakukan proses hukum tersangaka.rnMetode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode normatifrndengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach),rnpendekatan konseptual (Conseptual Approach), dan pendekatan kasus (casernapproach). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa konstitusionalitas hak politik cakadarnyang menjadi tersangaka adalah tetap memiliki hak untuk dipilih dan memilih dalamrnpilkada serentak tahun 2020 namun Polri harusnya tidak menunda proises hukurnseorang tersangka mengingat tersangaka juga memiliki haknya. KPK juga bisarnmelanjutkan proses hukum tersebut mengingat terdapat asas lex specialis derogat legirngenerali.