ANALISIS HUKUM PUTUSAN NOMOR 37/G/2020/PTUN SURABAYA TERHADAP KEPUTUSAN BUPATI SUMENEP NOMOR 188/485/KEP/435.012/2019 TENTANG PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA TERPILIH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

ABSTRAKrnPengisian jabatan kepala desa dilakukan dengan pemilihan langsung oleh masyarakat desa setempat hal tersebut dilakukan demi tercapainya maksud yang terkandung didalam undang-undang desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum putusan nomor 37/G/2020/PTUN. Surabaya terhadap keputusan bupati sumenep berdasarkan undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan apabila tidak dilaksanakan. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Dengan memberikan penjelasan dari berbagai aspek seperti Pustaka hukum, teori serta aturan aturan terkait. Dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan konsep yang berhubungan dengan isu hukum. Jika dalam penyelesain perselisihan pemilihan kepala desa bupati tidak mengeluarkan keputusan berdasarkan putusan pengadilan maka dalam undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 71 ayat (3) dan 72 ayat (1), serta mengenai sanksi tersebut dijelaskan dalam pasal 80 ayat (2).rnKata Kunci : Putusan, Keputusan, Administrasi Pemerintahan