SANKSI BAGI PELAKU PERZINAAN DALAM KUHP PASAL 284 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

ABSTRAK Sanksi perzinaan dalam sistem hukum Indonesia memiliki beberapa unsur yang tidak sesuai dengan makna perzinaan dalam hukum Islam di masyarakat. Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melarang hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan tanpa ikatan perkawinan atau hubungan seksual yang dilarang. Akan tetapi, salah satu unsur dalam Pasal ini menetapkan bahwa hubungan seksual hanya dilarang dan dapat dikenakan Pasal ketika salah satu pelaku sudah menikah. Oleh karena itu, menurut unsur tersebut, wajar jika masyarakat umum memaknai bahwa perselingkuhan tidak bisa dianggap sebagai perzinaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif (legal research). Adapun penekatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan peraturan perndang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Dengan menggunakan pendekatan sosio-hukum, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan tentang sanksi perzinaan baik dalam KUHP maupun dari perspektif hukum yang hidup di masyarakat atau hukum Islam, yang memiliki ketidaksesuaian antara satu dengan yang lain. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertama, banyak ketidak sesuaian atau ketidak efektifan dalam peraturan yang berlaku dengan kenyataan atau kondisi eksisting di masyarakat Indonesia. Ketidaksesuaian tersebut juga ditemukan dalam unsur-unsur hukum yang berlaku sehingga menyebabkan tidak dapat diterapkannya pasal perzinaan di masyarakat. Kedua, sanksi zina seharusnya tidak menjadi delik aduan, karena perbuatan zina telah melanggar nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat terutama nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, maka setiap perbuatan yang telah melanggar nilai-nilai masyarakat dapat dijadikan sebagai delik biasa. Namun dalam pembuktian unsur-unsur peraturan terkait dengan sanksi zina harus memiliki aturan yang jelas dan tegas, agar tidak terjadi fitnah dan kerancuan dalam penegakan hukum yang berlaku di masyarakat. Hal ini turut menjadi faktor betapa pentingnya pengaturan mengenai perzinaan untuk direkonstruksi terutama berdasarkan hukum Islam dan hukum adat yang berlaku di Indonesia.rnKata-kata Kunci : sanksi perzinan, KUHP, Hukum Islam