Kebijakan Indonesia Terhadap Pemberantasan Pembajakan Kapal di Perairan Natuna Berdasarkan Asean Convention on Counter Terrorism (ACCT)

kebijakan Indonesia dalam memberantas pembajakan kapal di Perairan Natuna berdasarkan ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT). Perairan Natuna, yang memiliki posisi strategis dan kaya sumber daya alam, sering menjadi target pembajakan dan kejahatan maritim lainnya. Pembajakan kapal tidak hanya mengancam keamanan maritim Indonesia tetapi juga menimbulkan dampak ekonomi dan diplomatik. Dalam konteks ini, ACCT berfungsi sebagai kerangka kerja sama regional yang bertujuan mencegah dan mengatasi ancaman terorisme, termasuk pembajakan kapal sebagai salah satu bentuk kejahatan lintas batas. Bertujuan untuk menganalisis langkah-langkah yang telah diambil oleh Indonesia dalam menanggulangi pembajakan kapal di Perairan Natuna serta menilai kesesuaian kebijakan tersebut dengan ketentuan ACCT. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan analisis kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah mengadopsi berbagai kebijakan yang mencakup penguatan penegakan hukum maritim, peningkatan patroli keamanan, dan kerja sama internasional. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan sengketa wilayah masih menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan. penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara kebijakan nasional dan kerangka kerja regional seperti ACCT untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan pembajakan kapal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan keamanan maritim di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara.